logo

Tutorial Berperkara Di Pengadilan Agama Denpasar

Video yang berisi tentang tata cara berperkara di Pengadilan Agama Denpasar
Tutorial Berperkara Di Pengadilan Agama Denpasar

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

E-Court

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
E-Court

   

judge1

Sesuai dengan amanat dari Mahkamah Agung dan juga untuk menjawab tuntutan dari masyarakat luas mengenai ketersediaan akses yang terbuka dan transparan dari lembaga peradilan, Pengadilan Agama Denpasar bertekad untuk membuka akses kepada publik sehingga diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi sesuai yang diharapkan.Dengan hadirnya website ini diharapkan dapat menunjang program transparansi informasi Peradilan dan sebagai implementasi dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, khususnya informasi tentang proses peradilan, jadwal sidang, publikasi putusan, sarana dan prasarana serta informasi lain yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang mencari keadilan.

Aplikasi-aplikasi Pendukung

    

    

 

Kamis, 01 Februari 2018 Pengadilan Agama Denpasar mendapat kohormatan dengan kedatangan KPTA NTB Bapak Dr. H. Ahmad Fadil Sumadi, SH. M.Hum, beserta robongan team SAPM PTA NTB.

Kedatangan beliau adalah atas undangan PA Denpasar untuk melaunching beberapa inovasi pelayanan public sekaligus pendampingan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu.
KPA Denpasar Drs. H.Kt. Madhuddin Djamal, SH. MM.,dalam sambutannya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas kehadiran KPTA NTB dan rombongan team SAPM PTA NTB yang telah merespon undangan PA Denpasar. Kehadiran beliau tidak hanya disambut oleh keluarga besar PA Denpasar, tetapi seluruh Ketua Pengadilan Agama sepulau Bali juga ikut meghadiri acara tersebut, karena kunjungan KPTA NTB ini adalah merupakan kunjungan perdana beliau di pulau Bali setelah menjabat sebagai KPTA NTB.

Dr. H. Ahmad Fadil Sumadi, SH. M.Hum sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh Ketua PA se pulau Bali, khususnya PA Denpasar dengan berbagai inovasi pelayanan publiknya yaitu :
1. APACE (Aplikasi Penyerahan Akta Cerai) yaitu aplikasi berbasis web untuk pengelolaan data penyerahan akta cerai dan memakai webcam untuk mengambil photo para pihak sebagai dokumen dan laporan;
2. E-BROCUR (Brosur Elektronik) yaitu aplikasi brosur elektronik memakai teknologi Augmented Realty pada smartphone untuk menayangkan content berupa video atau link website langsung dengan dipicu trigger berupa gambar atau photo yang ada di brosur tersebut.
3. MGM (Media Gugatan Mandiri) yaitu aplikasi berbasis web yang bisa digunakan para pihak untuk membuat gugatan atau permohonan secara mandiri. Out put dari aplikasi ini berupa softcopy yang bisa dicetak atau print langsung.
4. AINI (Asisten Informasi Interaktif) yaitu Artificial Intelegent (AI) berbasis web yang digunakan sebagai asisten virtual untuk membantu memberikan informasi kepada siapa saja yang membutuhkan informasi secara interaktif terutama para pihak berperkara di Pengadilan Agama Denpasar.
Dinamika permasalahan dan solusi dalam penyelenggaraan Peradilan adalah tema yang beliau sampaikan dalam pembinaan ini. Lebih lanjut disampaikan bahwa apa dan bagaimana permasalahan dan solusi penyelenggaraan peradilan menghadapi dinamika perkembangan masyarakat zaman now. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa penyelenggaraan peradilan sangat erat kaitannya dengan system hukum yang dianut dalam suatu negara. Misalnya Sivil Law System dan Common Law System, walaupun kedua system itu menggunakan hukum dalam penyelenggaraan peradilan, namun Sivil Law System lebih menggunakan pendekatan yuridis sehingga timbul pertanyaan apakah penyelenggaraan peradilan itu sudah dijalankan sesuai dengan hukum atau belum, sementara Common Law System lebih menggunakan pendekatan administrative sehingga muncul pertanyaan apakah penyelenggaraan peradilan itu telah dijalankan secara efektif dan efisien atau belum, demikian penjelasannya.

Beliau juga mengingatkan kepada seluruh pimpinan Pengadilan Agama sepulau Bali bahwa bagaimana pimpinan mengelola apa yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung di kantor masing-masing, serta harus memahami dan mengerti tentang Perma Nomor 7, 8 dan 9 serta Maklumat Ketua Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2017, selain itu pimpinan juga harus memiliki rentang pemikiran mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi, keinginan kuat dan turut melakukan dan bersifat top down atau pimpinan yang harus memulai lebih dahulu. demikian harapan KPTA NTB mengakhiri pembinaannya.
Pembinaan Ketua PTA NTB ini kemudian ditutup dengan pembacaan do’a oleh saudara Drs. AF. Maftukhin. MH. Dan dilanjutkan dengan pendampingan SAPM oleh team SAPM PTA NTB. (IT.PA.Dps).

  • Prosedur Bantuan Hukum
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

 

Selengkapnya

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

 

Selengkapnya

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Denpasar

Jl. Cokroaminoto Gang Katalia I No. 2 Ubung Denpasar

Telp: 0361- 423047
Fax: 0361- 4217305

Email  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lokasi Kantor PA Denpasar